Menghadapi proses transisi budidaya tanpa AGP, dibutuhkan komunikasi, kerjasama, komitmen antar semua pemangku kepentingan dalam menghadapi permasalahan yang akan muncul

 

Industri perunggasan nasional menghadapi ‘babak baru’ menyusul pelarangan penggunaan Antibiotic Growth Promoter (AGP) pada campuran pakan terhitung 1 Januari tahun ini. Pelarangan tersebut sebagai implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan  Hewan yang sudah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014.

Oleh itu, bahan pakan, termasuk pakan yang tersedia dan dipasarkan dituntut berkualitas dan aman, mengingat sangat berpengaruh terhadap produk ternak dan performa ternak.  Hal tersebut dikemukakan Agus Susanto Kepala Seksi Pelayanan Teknik Balai Pengujian Mutu Sertifikat Pakan (BPMSP) di sebuah  seminar yang digelar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Lampung di Bandarlampung (3/02).

“Era perdagangan bebas menuntut produk bermutu sesuai standar SNI (Standar Nasional Indonesia) dan standard internasional (Codex Alimentarius Commision),” ujar Agus mengawali pemaparan.

Ia menguraikan produksi pakan nasional sepanjang 2016 mencapai 18.360.000 ton. Dari angka tersebut didominasi untuk unggas hingga 90 %, disusul akuakultur sebanyak 6 %, lalu babi 2 %, dan ruminansia dan ternak lainnya, masing-masing 1 %.

Karena besarnya produksi pakan nasional, lanjut Agus, maka Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian (Kementan) sangat berkepentingan untuk mengaturnya. Terdapat sejumlah peraturan dan udang-undang tentang pakan yang sudah dikeluarkan. Seperti, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan  Hewan yang sudah diubah melalui UU Nomor 41 Tahun 2014, di mana soal pakan diatur pada pasal 19 hingga 23.
Terkait AGP

Terkait dengan AGP, menurut Agus, sebelumnya Badan Kesehatan Dunia PBB yakni WHO sudah melakukan sejumlah pembahasan dan menerbitkan aturan soal pelarangan AGP. Di antaranya, World Health Assembly pada Mei 2014. Disusul, WHO leads development of the plan pada Mei hingga Desember 2014.
Sementara, untuk Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan No.14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat yang menjelaskan bahwa obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan sediaan obat alami.

Mengenai nama-nama obat hewan yang dilarang dicampurkan dalam pakan sebagai imbuhan pakan (feed additive), Agus menyebut, di antaranya: Argentum Proteinat (Colloidal Silver), Asam Lisergik Dietilamida (LSD), Dimetridazol, Dipiron,  Fenilbutazon. Lalu juga terdapat zat warna, seperti: Gentian Violet Rhodamin, Metil Yellow, Metil Red, Malachite Green, Auramin, Metil Violet, Ponceu 3R.

Lalu, golongan beta 1-adrenergic agonist, golongan beta 2-adrenergic agonist, golongan pestisida kecuali Cyromazine;  Ipronidazol; Karbadoks; Roksarson; Karbon Tetraklorida;  dan Thalidomide.

(sumber: Trobos)

Pin It on Pinterest